Meme Dukung Ahok Beredar, Ridwan Kamil dan Yenny Wahid Membantah itu bukan ucapannya

JAKARTA - Belakangan beredar foto Yenny Wahid yang didalamnya berisi tulisan,"Hanya orang yang berhati kotor yang tidak bisa menilai kebaikan Ahok." Mengenai Foto itu, Yenny Wahid membantah kalau dirinya pernah berkata seperti itu.

Melalui twitter-nya, anak mantan presiden Abdurahman Wahid itu membantah kalau dirinya berkata seperti yang ada di dalam foto itu. "Pemberitahuan: Sy tdk pernah mengatakan spt yg disebut digambar," cuit Yenny Zannuba Wahid melalui akun twitter-nya, Kamis (13/10/2016).

Selain Yenny Wahid, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga merasa keberatan fotonya dicatut orang tidak bertanggungjawab. Dalam foto meme itu, terlihat foto Ridwan Kamil menggunakan jas.

Dalam foto tersebut terdapat tulisan,"Yang menolak Ahok karena dia Tionghoa adalah orang bodoh". Dalam cuitannya, wali kota yang sebelumnya digadang-gadang maju di Pilgub DKI meminta agar yang membuat foto meme itu menghentikan menyebarkan foto tersebut.

"Saya tidak pernah menggelar statemen/meme ini. mohon siapapun yg membuat/menyebarkan agar menghentikannya. nuhun," cuit kang Emil di akun twitter miliknya, Kamis (13/10/2016).

Usai shalat jumat, massa FPI akan gelar demo besar besaran tuntut Ahok

SuaraNetizen.com - Pagi ini, Jumat (14/10/2016), sekira 5.000 massa dari Front Pembela Islam akan mendatangi Balai Kota dan Kantor DPRD DKI Jakarta. Aksi ini terkait dugaan penistaan agama yang mereka nilai dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sekretaris Jenderal Dewan Syuro DPD FPI DKI Jakarta, Habib Novel Bamukmin mengatakan, puluhan ribu massa dari FPI diterjunkan dalam aksi ‎’Bela Islam’.

“Kita nanti berkumpul sekaligus salat Jumat di Masjid Istiqlal,” kata Novel saat dikonfirmasi okezone, Kamis (13/10/2016).

Aksi tersebut akan dilakukan usai salat Jumat. Selanjutnya, massa akan melakukan longmarch ke Bareskrim Polri yang terletak di kawasan Gambir lalu ke Balai Kota hingga akhirnya berorasi di gedung wakil rakyat Ibu Kota.

Aksi tersebut digelar untuk mendesak aparat kepolisian segera melakukan pemeriksaan terhadap Ahok yang dianggap telah melakukan penistaan terhadap  Al Quran Surat Al Maidah ayat 51.

Dikatakan Novel, pihaknya tetap mengimbau massa untuk tenang dan tidak melakukan aksi kekerasan. “Imbauan untuk para jamaah agar tertib dan jangan sampai terprovokasi,” tandasnya.

Untuk mengantisipasi aksi ini, Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya akan melakukan rekayasa lalu lintas saat FPI dan sejumlah ormas lainnya melakukan aksinya.

Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, mengatakan, sebanyak 548 personil diterjunkan guna melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalanan Ibu Kota.

“Sebanyak 548 personil kita terjunkan di jalan-jalan menuju Balai Kota dan DPRD DKI,” kata Budi kepada okezone, Jumat (14/10/2016).(okz)

Bawaslu DKI Memutuskan Ahok Tidak Lakukan Pelanggaran Pidana ataupun Administrasi

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memutuskan ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang menyinggung Surah Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu, bukan merupakan pelanggaran pilkada.

Menurut anggota Bawaslu DKI Jakarta Bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran Muhammad Jufri, keputusan itu diambil dalam rapat pleno setelah mereka menerima laporan masyarakat.

“Kami memutuskan bahwa laporan tersebut tidak bisa ditindak­lanjuti karena tidak mengandung tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi pemilihan,” ujar Jufri seusai acara diskusi di Jakarta, kemarin.

Dalam pertimbangannya, ucap Jufri, Bawaslu berpatokan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pasal 69 UU No 10/2016 itu menyebutkan larangan kampanye, yakni termasuk menghasut, memfitnah, mengadu domba, dan memprovokasi.

Dalam konteks kasus Ahok, jika merujuk UU yang sama Pasal 71 ayat 3, dikatakan bahwa semua kepala daerah, mulai tingkat bupati/wali kota hingga gubernur, dilarang menggunakan program atau kegiatan pemerintah untuk berkampanye sehingga ada pasangan calon (paslon) yang diuntungkan dan dirugikan.

“Kegiatan itu apakah ada yang dirugikan? Apakah ada yang diuntungkan. Lalu juga kita lihat, apakah sudah ada paslon sekarang, kan tidak ada. Maka, gugur lagi,” kata dia.

Terkait pernyataan Ahok yang dinilai banyak kalangan sebagai penistaan agama, Jufri mengatakan kasus Ahok itu terjadi sebelum memasuki masa kampanye dan masih dalam tahap pendaftaran sebagai paslon. Karena itu, Bawaslu pun tidak bisa menindaklanjuti kasus tersebut sebagai pelanggaran pemilu lantaran belum memasuki masa kampanye.

Ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak menyinggung kitab suci terjadi saat ia melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Namun, terkait hal itu, Ahok sudah meminta maaf.

Sementara itu, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin meminta para pasangan calon dan tim pemenangan untuk tidak menggunakan ajaran agama Islam dalam setiap kegiatan apa pun dengan tujuan untuk menjatuhkan calon lain.

“Jangan menggunakan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi untuk menyerang calon lain dan mencari kedudukan atau jabatan, kedudukan dan jabatan bukan segalanya, yang segalanya ialah keutuhan dan perdamaian kita bersaudara,” ujar Ahmad. (MediaIndonesia)

Dilaporkan Ke Polisi, PDIP Pasrah Jika Ahok Dinyatakan Jadi Tersangka

Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) melaporkan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dugaan penistaan agama ke Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Bahkan, FPI Jawa Timur, Front Pancasila, dan Muhammadiyah yang tergabung dalam Forum Peduli Bangsa pun melaporkan Ahok ke Mapolda Jatim.

Menanggapi hal itu, Politikus PDIP Darmadi Durianto mengimbau kepada semua pihak agar mempercayakan proses hukum tersebut kepada kepolisian.

“Kita serahkan ke kepolisian. Yang penting apapun hasil keputusan kepolisian semua harus menerima,” ujar Darmadi di Jakarta, Kamis (13/10).

Lebih lanjut, Darmadi pun berharap agar semua pihak legowo, apapun yang telah menjadi keputusan pihak kepolisian dalam kasus tersebut.

“Jangan sampai keputusan kepolisian berbeda dengan harapannya. Kemudian tidak terima,” ungkapnya.

Sebaliknya, kata dia, saat ada warga negara yang merasa dirugikan dalam persoalan hukum lalu melaporkannya pada aparat, maka hal itu harus dihormati pula oleh semua pihak.

“Setiap warga negara berhak melapor. Yang penting apapun keputusannya harus bisa menerima,” katanya.

Termasuk, sambungnya, jika nantinya Ahok dinyatakan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

“Kita kan negara hukum. Apapun keputusan pihak yang berwenang tentu semua pihak harus menerima. Yang penting kita harus nurut sesuai hukum yang berlaku. Semua kembalikan ke hukum,” tandasnya. (Aktual.com)

Tim Sukses Ahok Gerah dengan Kasus dugaan penistaan agama, minta masalah sara distop

JAKARTA - Kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki T Punama (Ahok) membuat tim pemenangan harus bekerja keras meningkatkan elektabilitas cagub petahana. Tim pemenangan Ahok-Djarot sendiri meminta agar masalah penistaan agama ini disetop.

Tim Pemenangan Ahok-Djarot ‎meminta politik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dihentikan. Pasalnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah meminta maaf atas perkataannya soal surat Al Maidah ayat 51 beberapa waktu lalu.

"‎Yang dijual di (Pilgub) DKI ini bukan lagi dari mana asal lu, suku lu apa, agama lu apa. Itu tidak perlu lagi digulirkan lah," ungkap Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Miryam S Haryani di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).

Politikus Partai Hanura menilai jika saat ini warga DKI Jakarta adalah heterogen, mulai dari suku dan agama yang bermacam-macam di Jakarta. Sehingga isu SARA tidak relevan lagi di Pilgub DKI 2017.

Sebagai contoh, Miryam mengatakan tiga bakal calon gubernur, termasuk Ahok tidak ada yang lahir di Jakarta atau merupakan warga Betawi asli.

"Tiga bakal calon Gubernur DKI ini tidak ada yang lahir di Jakarta, Ahok jelas lahir di Belitung, saya tidak tahu Mas Anies dan Agus. Jadi masyarakat Indonesia siapapun boleh mencalonkan di Jakarta. Kecuali di Papua karena ada UU otonomi khusus," kata Miryam.